PSSI Langgar Statuta, Picu Kongres Luar Biasa

LIGA INDONESIA,-  Keikutsertaan enam klub tambahan selain kontestan Indonesia Super League (ISL) musim 2010/2011 masih dalam pertanyaan besar. Ketetapan PSSI memasukkan mereka pun dianggap melanggar statuta PSSI.

Polemik penetapan kompetisi itu memang berlanjut, terutama setelah ditetapkannya PSM Makassar, Persibo Bojonegoro, Persema Malang, PSMS Medan, Persebaya Surabaya dan Bontang FC menimbulkan masalah baru. Dengan ditetapkan keenam klub tersebut bermain di kompetisi level satu, jumlah kontestan pun menjadi membengkak dengan 24 peserta.

Padahal idealnya laga ISL diikuti 18 klub. Tapi PSSI memasukkan PSM, Persibo dan Persema yang sempat menyeberang ke Liga Primer Indonesia (LPI). Bahkan selain PSM yang statusnya diputihkan, Persema dan Persibo masih berstatus terhukum. Proses pemulihan mereka pun wajib diselesaikan melalui kongres tahunan.

”PSM, Persema dan Persibo sudah jelas dihukum karena ikut LPI. Sementara PSM sudah diputihkan, tapi untuk aturan Komisi Disiplin (Komdis) belum. Mereka bilang status Persema dan Persibo sudah diputihkan Komite Normalisasi (KN). Tapi setelah saya tanya Pak Joko (Joko Driyono) dan Pak Agum (Agum Gumelar), tidak ada pencabutan. Jadi sudah jelas, sanksi Persema dan Persibo tidak pernah dicabut. Jika ingin diputihkan, harus dicabut melalui kongres tahunan,” ungkap Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI La Nyalla Mahmud Mattalitti di Kantor PSSI, Jakarta, kemarin.

Berubahnya putusan PSSI soal ketetapan format kompetisi level satu juga sangat disayangkan La Nyalla. Pria yang juga Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) PSSI Jawa Timur ini menyatakan ada kepentingan klub-klub LPI yang terus diperjuangkan PSSI pimpinan Djohar Arifin Husin.

”Saya beranggapan keputusan itu untuk menyelamatkan LPI-LPI tersebut supaya bisa bermain. Seperti kasus Persebaya yang masih dalam konflik dualisme. Mereka ingin mengusahakan Persebaya 1927 ikut. Padahal musim lalu mereka bermain di kompetisi LPI,” papar Nyalla.

”Penunjukan Persema dan Persibo juga apa dasarnya diadu dengan klub-klub ISL. Padahal mereka bermain di LPI musim lalu, sekarang kok digabung dengan klub ISL.”

Polemik semakin runcing ketika PSSI menunjuk PSMS dan Persebaya ada di level satu kompetisi musim mendatang. Padahal musim lalu PSMS dan Persebaya hanya bermain di Divisi Utama.

PSSI kemungkinan memiliki alibi soal penetapan kedua klub ini bermain di kompetisi level satu. Daerah kedua klub itu dianggap ikon sepak bola Indonesia dan adanya permintaan sponsor menjadi beberapa landasan PSSI memberikan peluang kedua klub itu bermain di kasta tertinggi sepak bola Tanah Air.

”Katanya Persebaya dan PSMS merupakan kota ikon dan jadi pesan sponsor untuk dimasukkan. Padahal dalam statuta tidak ada kategori kota ikon. Ini yang saya tentang. Sampai terakhir saya tidak memberi keputusan. Kalau saya dianggap menentang seorang diri, tidak ada apa-apa. Karena jika seperti ini terus, jangan salahkan saya untuk mengusahakan Kongres Luar Biasa (KLB). Soalnya ini sudah melanggar statuta,” papar La Nyalla.

Sementara itu, Anggota Exco PSSI Toni Apriliani menyatakan penetapan 24 klub yang masuk dalam kompetisi level satu belumlah final. Ketetapan ke-24 klub yang diputuskan Exco pada tanggal 21 September lalu hanya berbentuk kuota awal. Jumlah itu masih akan berubah saat pengumuman proses verifikasi pada 26 September mendatang.

”Pertimbangannya kalau kita tetapkan 18 klub, tapi kemudian dari 18 klub tersebut itu ada yang tidak lolos, tentu jumlahnya akan berkurang lagi. Makanya kami memberikan ruang terlebih dulu di sini, karena FIFA dan AFC sendiri menetapkan jumlah maksimal kontestan kompetisi level satu sebanyak 24 klub,” ujar Toni.

Soal berbagai perubahan demi perubahan yang selalu terjadi, Toni menyatakan beberapa keputusan yang disampaikan belumlah final. Hal ini terjadi dengan ketetapan PSSI yang dalam waktu singkat mengubah jumlah kontestan kompetisi level satu dari 18 klub menjadi 24 peserta.

”Waktu rapat Exco tanggal 16 September menyatakan putusan 18 klub akan bermain di level satu belumlah selesai. Saat itu rapat masih diskors dan akan dievaluasi kembali. Tapi mungkin waktu itu keburu diumumkan ketua umum. Itu saja masalahnya, kenapa jadi berubah-ubah,” tandas Toni.
(sindo)