Dibekukan, Pemerintah Tarik Semua Fasilitas PSSI

LIGA INDONESIA,- Seiring dengan pembekuan pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, semua fasilitas PSSI juga ditarik oleh pemerintah. Termasuk kantor PSSI di Gelora Bung Karno, Senayan.

"Itu kan milik pemerintah, jadi kepengurusan tidak bisa lagi menggunakan fasilitas," ujar Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng di sela rapat kerja pemerintah di Istana Bogor, Selasa (29/3).

Menurut dia, pemerintah tak lagi mengakui kepengurusan PSSI di bawah Ketua Umum Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Nugraha Besoes, sehingga tak bisa lagi memberikan anggaran maupun fasilitas pelayanan pada mereka. "Kami sedang berkomunikasi dengan FIFA dan KONI/KOI untuk mencari solusi terbaik agar segera terbentuk kepengurusan baru periode 2011-2015 dari PSSI," ujarnya.

Sekarang, kata dia, tak bisa lagi ada monopoli akses terhadap FIFA seperti yang dulu dilakukan pengurus PSSI. Ia menegaskan pemerintah harus menyelamatkan PSSI. Organisasi itu disebutnya sebagai milik bangsa.

Soal gugatan Nurdin Halid, Andi tak menganggapnya serius. "Saya ketawa saja," ujarnya. "Namanya warga negara silakan melakukan gugatan, pemerintah melakukan kebijakannya berdasarkan peraturan yg berlaku di Republik Indonesia."

Adapun perihal Liga Super Indonesia dan tim nasional, semuanya tetap berjalan. Hanya saja, tim nasional disupervisi langsung oleh KONI/KOI. Sedangkan untuk pertandingan Liga, rekomendasi perizinan pertandingan datang dari KONI/KOI beserta dua pengurus provinsi PSSI setempat. "Pengprovnya tidak ada masalah, yang dipermasalahkan kepengurusan di pusat," katanya.
(tempo)

Dibekukan, Pemerintah Tarik Semua Fasilitas PSSI

Client