Asprov PSSI Sepakat Tolak KLB

Asosiasi Provinsi PSSI telah selesai mengadakan pertemuan dengan pengurus PSSI. Ada lima kesepakatan yang dicapai, mereka menegaskan menolak digelarnya Kongers Luar Biasa (KLB).

Pertemuan PSSI dengan Asprov dilakukan di hotel Sultan, Jakarta, Senin (21/1/2016) malam WIB. Sebanyak 34 asprov hadir dalam pertemuan dengan sekjen PSSI Azwan Karim serta beberapa anggota Exco, diantaranya, Erwin D Budiawan, Djamal Aziz, dan Gusti Randa.

Berlangsung sampai tengah malam, pertemuan itu menghasilkan lima butir deklarasi yang telah disepakati bersama. Mereka sepakat menolak digelarnya KLB untuk melakukan pergantian pengurus organisasi PSSI.

Sekretaris Asporv Papua, Rocky Bebena, mengatakan bahwa meski Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti, tersangkut kasus hukum, para pemilik suara tak mau buru-buru melakukan pemilihan pengurus baru.

"Kami tegaskan jika ada pernyataan meminta adanya KLB, malam ini sepakat menolak dengan tegas apa yang didapat apapun berita yang dipublikasikan. Itu tidak akan terjadi KLB. Kami sepakat statuta PSSI, dan Statuta FIFA. PSSI solid, dan tidak terkontaminasi dengan mereka yang menganggu kami menjalankan organisasi," kata Rocky.

Berikut lima kesepakatan dari pertemuan tersebut:

1. Menjunjung tinggi kedaulatan organisasi PSSI dan juga lembaga mandiri untuk mengatur, mengembangkan, dan menjalankan kegiatan sepak bola di tanah air.

2. Menjaga harkat martabat dan olahraga sepakbola serta organisasi PSSI dari gangguan eksternal dan Internal yang dapat merugikan organisasi.

3. Menjalankan dan mentaati statuta PSSI sebagai pedoman dalam menjalankan roda organisasi sepakbola nasional.

4. Menjalankan keputusan organisasi hasil kongres luar biasa 18 April 2015 di Surabaya yang telah memilih secara sah Komite eksekutif PSSI masa bakti 2015-2019.

5. Menolak segala bentuk upaya pengambil alihan dan penggantian pengurus PSSI melalui cara-cara inskonstitusional yang melanggar statuta PSSI.

Baca Selengkapnya → Asprov PSSI Sepakat Tolak KLB

Menpora Sangat Tidak Bijak

Hary Tanoesoedibjo memberi komentar soal sikap Kementerian Pemuda dan Olah Raga terkait putusan kasasi Mahkamah Agung pada gugatan SK Menpora 01307. Menurutnya, sikap 'nggandoli' Menpora sangat tidak bijak.

MA sebelumnya sudah menolak kasasi Menpora soal gugatan PSSI pada SK pembekuan Menpora. Hal tersebut tertuang dalam putusan nomor register 36K/TUN/2016. Putusan tersebut bisa disebut inkracht atau mesti dijalankan. Namun Menpora mempertimbangkan Pengajuan Kembali (PK) pada putusan MA.

Menanggapi hal tersebut, HT yang ditemui di sela-sela kunjungannya ke PB Muaythai dan Pertina di SUGBK, Selasa (8/3/2016) menilai sikap Menpora sangat tidak bijaksana. Kepentingan nasional yang diabaikan jadi salah satu penyebabnya.

"Ya harus legowo, khususnya Menpora saat ini. Kok 'nggandoli' terus. Harus lihat dalam kepentingan nasional, lihat pemain, klub dan pegiat sepak bola, kan mereka dirugikan kalau sekarang," katanya kepada Sindonews.

"Kalau PK ya silakan itu hak mereka untuk mengajukan. Tapi kalau sudah putusan Mahkamah Agung kasasi itu sudah inkracht. Jalankan dulu hak-hak yang menang, nanti kalau mau PK silakan," imbuhnya.

"Kita harus lihat putusan kasasi MA kan sudah inkracht, jadi mesti dilaksanakan. Kita lihat jadi sangat tidak bijak saja kalau begini, tidak bijaksana. Menurut saya kepentingan nasional sudah diabaikan," pungkasnya.

Baca Selengkapnya → Menpora Sangat Tidak Bijak

Rakyat Menunggu Itikad Baik Jokowi

Ketua Komite Ad Hoc Reformasi, Agum Gumelar, percaya kehadiran wakil pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di komite tersebut sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah sepak bola nasional.

Harapan itu diungkapkan Agum saat menjalani Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI, Senin (22/2). Dalam rangka mewujudkan impian Kemenpora, yaitu perbaikan tata kelola sepak bola Indonesia, hal itu tidak akan bisa dicapai tanpa keterlibatan pemerintah di dalamnya.

"Semuanya sangat bergantung kepada iktikad baik pemerintah, khususnya Bapak Presiden (Joko Widodo). Dampak masalah sepak bola ini sangat luas, saya akan terus menunggu panggilan dari Presiden dan saya akan dengarkan apa yang beliau inginkan. Tidak ada dalam kamus, 'PSSI melawan pemerintah'," kata Agum.

Hampir setahun sepak bola Indonesia 'mati suri' akibat pembekuan PSSI oleh Kemenpora yang berujung dengan sanksi FIFA. Kondisi ini membuat Agum pesimistis tentang keikutsertaan Indonesia dalam cabang sepak bola di Asian Games 2018.

"Kita semua menganggap Asian Games itu satu gawean besar bangsa yang bisa membawa catatan sejarah dan suatu ajang yang bisa membawa bangsa Indonesia mencuat di forum internasional," tegas Agum.

"Jadi, suksesnya Asian Games adalah suksesnya bangsa Indonesia. Saya rasa semua yang mengaku dirinya sebagai orang Indonesia mempunyai kewajiban untuk menyukseskan Asian Games," sambungnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menyayangkan apabila tidak ada cabang olahraga sepak bola di Asian Games 2018.

"Pertanyaanya sekarang, persoalan sepak bola ini mau diakhiri atau tidak?" ucap Abdul.

Baca Selengkapnya → Rakyat Menunggu Itikad Baik Jokowi

PSSI Targetkan Ratusan Pemain Berbakat Tahun 2022

Ketua Pembinaan Usia Dini PSSI, Zuchli Imran Putra mengungkapkan salah satu targetnya untuk perkembangan sepak bola usia dini Indonesia. Imran mengaku pada tahun 2022 nanti, Indonesia akan memiliki 100 pemain sepak bola berbakat hasil dari pembinaan yang baik dan terstruktur.

"Ketika saya bersama Imran Soccer Academy (IAS) pada tahun 2012, mewakili nama Indonesia mengikuti sebuah kompetisi usia 12 tahun di Jepang, banyak orang di sana menanyakan kenapa anak-anak di Indonesia sangat berbakat dan berprestasi, tetapi ketika beranjak dewasa kemampuannya menurun," tutur Imran kepada MSports.net saat memimpin IAS bertanding di ajang AQUADNC regional Jakarta.

"Kemudian, saya berkata untuk memberikan waktu 10 tahun kepada Indonesia untuk memperbaiki hal itu. Sehingga, pada 2022 nanti, akan ada 100 pemain berbakat yang bisa diandalkan Indonesia dan mereka semua itu, berasal dari pembinaan yang baik. Saya yakin pembinaan ini tidak akan terhenti di tengah jalan." lanjutnya.

Imran menyebutkan pembinaan yang dia lakukan adalah melalui cara bekerja sama dengan Sekolah Sepak Bola (SSB) yang ada di seluruh Indonesia. Hal itu juga menjadi salah satu hal yang menyebabkan eks anggota Komisi Disiplin PSSI ini mendirikan IAS.

Menurutnya, SSB adalah sarana yang baik sebagai pembinaan awal sepak bola Indonesia. Imran juga berharap, SSB bisa bekerja sama dengan klub sebagai bagian dari pembinaan usia dini di dalam sebuah klub. Mengingat, klub-klub di Indonesia saat ini sedikit sekali yang memiliki pembinaan usia muda yang baik.

"Saya dan ASBI (Asosiasi SSB Indonesia) akan rutin menggelar turnamen untuk SSB di seluruh Indonesia. Untuk tahun ini saja sudah ada 80 SSB yang mendaftar. Hal ini kami lakukan agar pemain-pemain berbakat yang belum terekspos yang berada di pelosok Tanah Air bisa bermunculan," ucap Imran.

"Saya ingin pemain-pemain ini tidak terputus pembinaannya. Saya ingin di Indonesia, seperti di liga-liga Eropa. Dimana klub-klubnya memiliki pembinaan usia muda hingga sampai 8 atau 10 tahun," tutupnya.

Baca Selengkapnya → PSSI Targetkan Ratusan Pemain Berbakat Tahun 2022

Tim Ad-Hoc Akan Bertemu Exco FIFA Bahas Indonesia

Nasib sepak bola Indonesia kembali dipertaruhkan dalam Kongres Tahunan FIFA di Zurich, Swiss, pada 25 Februari mendatang. Status Indonesia yang sedang dalam sanksi organisasi tertinggi sepak bola dunia akan kembali diperjelas dalam kongres tahunan tersebut.

Karena itu, sebelum berlangsungnya Kongres Tahunan FIFA, Ketua Tim Ad-Hoc, Agum Gumelar, dijadwalkan bertemu dengan Komite Eksekutif (Exco) FIFA di wilayah Asia, 16 Februari mendatang. Dalam pertemuan tersebut, mantan Ketua Umum (Ketum) PSSI 1999-2003 itu mengaku akan melaporkan perkembangan situasi terbaru persepakbolaan Indonesia.

Agum akan menjalin pembicaraan dengan beberapa petinggi FIFA di Asia untuk membahas situasi sepak bola Tanah Air yang belum juga kondusif. Seperti di antaranya H.R.H Prince Abdullah, Kohzo Tashima, Mariano Araneta, dan juga akan turut hadir Presiden AFC Sheikh Salman.

''Pada tanggal 16 (Februari) saya akan ke Kuala Lumpur (Malaysia). Saya akan bertemu dengan Exco FIFA yang di Asia. Seperti Price Abdulah, Mariano, Kohzo, dan Salman, sebagai presiden AFC. Saya akan bertemu mereka dan saya akan laporkan perkembangan,”ungkap Agum, selepas menjalani rapat Tim Ad-Hoc di kediamannya di Jakarta, Rabu malam (10/2).

''Mudah-mudahan perkembangannya (sebelum bertemu dengan para petinggi FIFA di Asia) positif. Mudah-mudahan sebelum tanggal 16 ada perubahan yang positif dari pemerintah,” sambung Agum, yang juga sempat ditunjuk FIFA sebagai Ketua Komite Normalisasi (KN) saat konflik sepak bola Indonesia terjadi pada 2011 lalu.

Sementara itu, Ketum PSSI La Nyalla M Mattalitti, dalam rilis yang diterima KORAN SINDO, menyambut baik pertemuan antara Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dengan ketua Tim Ad-Hoc Agum Gumelar, Rabu (10/2). Lebih lanjut, La Nyalla menyatakan bahwa hanya ada dua syarat yang harus dilakukan agar sepak bola Indonesia kembali aktif di kancah internasional.

''Dua syarat ini mendesak untuk dipenuhi sebagai pintu masuk menghidupkan kembali sepak bola Indonesia. Yaitu, pemerintah mengutus wakilnya untuk duduk di Tim Ad-Hoc dan Menpora mencabut SK (Surat Keputusan) pembekuan PSSI sebelum Kongres FIFA akhir Februari nanti. Itu pintu masuknya,”papar La Nyalla.

Seperti diketahui bersama, pemerintah atau Kemenpora memang belum bergabung dengan Tim Ad-Hoc yang sudah beberapa kali menggelar pertemuan. Tim Ad-Hoc sendiri berharap, pemerintah bisa ambil bagian dalam pertemuan Tim Ad-Hoc berikutnya pada 15 Februari mendatang.

Baca Selengkapnya → Tim Ad-Hoc Akan Bertemu Exco FIFA Bahas Indonesia

Weleh... Menpora Gabung Tim Ad Hoc Dengan Syarat

Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) mengaku punya persyaratan bila harus bergabung dengan Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI bentukan FIFA. Hal itu untuk mengubah strategi dalam menyelesaikan konflik persepakbolaan nasional.

Sekretaris Menpora, Alfitra Salamma mengatakan, pemerintah memang berencana untuk bergabung dan menjadwalkan bertemu dengan Ketua Komite Ad-Hoc PSSI, Agum Gumelar pada Rabu (10/2) siang. Pertemuan itu diakui inisiatif dari Komite Ad Hoc sendiri yang mengirimkan surat permintaan untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membicarakan mengenai kondisi sepakbola di Indonesia.

“Namun karena padatnya agenda kegiatan presiden, pertemuan tersebut akhirnya berlabuh ke Kempora atas disposisi dari Setneg. Sayangnya Menpora pun tak bisa hadir dalam rencana pertemuan itu dan memerintahkan saya untuk menerima Pak Agum bersama deputi lain di Kempora,” ungkapnya di kantornya, Senayan Jakarta, Selasa (9/2).

Pihaknya juga akan memberikan usulan agar mau bergabung dengan Komite Ad Hoc Reformasi Sepakbola nasional itu. "Ada syaratnya. Kita dengarkan dulu nanti apa yang mau dibicarakan," kata Alfitra.

Kepala Komunikasi Publik Kempora, Gatot Dewa Broto mengatakan ada sejumlah kondisi yang harus dipenuhi komite tersebut jika menghendaki pemerintah bergabung dan mengirimkan delegasinya. Pihaknya mengharapkan perombakan keanggotaan dalam Komite Ad Hoc.

"Itu saja permintaannya. Simple saja kok. Boleh ada unsur PSSI, media, APPI, pemerintah, tapi jangan kemudian didominasi dengan PSSI. Kami juga mempermasalahkan akuntabilitas dari Komite Reformasi. Apabila segala keberatan Kempora dapat diterima dengan baik oleh Komite Ad Hoc itu, Kempora mungkin mempertimbangkan untuk bergabung,” ungkapnya.

Menurutnya, selama ini, Komite Ad-Hoc didominasi keanggotaannya oleh orang-orang yang dekat dengan kepengurusan PSSI. Karena itulah, pemerintah selama ini menolak dominasi PSSI dalam komite itu.

Baca Selengkapnya → Weleh... Menpora Gabung Tim Ad Hoc Dengan Syarat

Akhirnya Menpora undang Tim Ad Hoc PSSI

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan pihaknya akan menerima Ketua Komite Ad Hoc PSSI, Agum Gumelar di kantornya minggu depan.

Pertemuan ini, kata Imam sesuai dengan arahan Sekretariat Negara.

"Kami akan agendakan untuk menerima kunjungan dari Pak Agum Gumelar minggu depan. Kami akan cari waktu yang tepat sesuai jadwal beliau," ujar Imam Nahrawi kepada wartawan Jumat (5/2/2016).

Kepala Komunikasi Publik Kemenpora, Gatot S Dewa Broto mengatakan pihaknya menerima surat dari Sekretariat Negara (Setneg) untuk menindaklanjuti keinginan Ketua Komite Ad Hoc bertemu dengan pemerintah.

Hal ini sesuai dengan surat yang dikirimkan oleh Ketua Komite Ad Hoc Agum Gumelar kepada Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

"Kami sudah agendakan mengundang Pak Agum tanggal 10 Februari untuk bertemu dengan pak menteri," ujar Gatot.

"Ini sebenarnya bukan karena adanya intervensi dari Setneg, tapi memang sejak lama kami sudah kepingin bertemu hanya tinggal waktunya saja," ujar Gatot.

Gatot menjelaskan secara informal komunikasi dirinya dengan Agum Gumelar masih terjalin baik.

Apalagi, kata Gatot, dirinya pernah bekerjasama dengan Agum Gumelar saat di Kementerian Komunikasi Informasi dan Perhubungan.

"Saya ini anak kesayangannya beliau (Agum). Jadi komunikasi sampai sekarang masih harmonis," ujarnya.

"Tapi saya tidak mungkin mendahului pimpinan untuk menerima beliau secara formal. Tentu saya harus menunggu petunjuk pak menteri," ujarnya.(*)

Baca Selengkapnya → Akhirnya Menpora undang Tim Ad Hoc PSSI

Agum Desak Kemenpora Segera Gabung Tim FIFA

Ketua Komite Ad-Hoc bentukan FIFA, Agum Gumelar mendesak pemerintah - dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga, segera bergabung komite yang dipimpinnya sebelum pelaksanaan Kongres Luar Biasa FIFA, 26 Februari mendatang.

"Kami tidak ingin status sanksi FIFA terhadap Indonesia terus bertahan lebih lama karena kita menyadari bahawa status sanksi FIFA terhadap sepak bola Indonesia bisa berdampak terhadap posisi Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018," tegasnya dalam pembacaan pernyataan Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI di Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Menurut Agum, jika dalam waktu sekitar dua pekan ini pemerintah yang diwakili Kemenpora tidak bergabung dengan Komite Ad-Hoc, maka dampaknya lebih buruk karena masalah sanksi Indonesia akan dibahas dalam KLB FIFA.

Seandainya sanksi untuk Indonesia dijatuhkan pada KLB nanti, masa kelam persepakbolaan nasional akan semakin panjang karena sanksi yang telah ditetapkan dalam kongres baru bisa dicabut dalam kongres berikutnya.

"Jika itu terjadi saya tidak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi pasa masa depak sepak bola Indonesia. Kita pasti akan dikucilkan oleh dunia internasional," imbuhnya.

Kondisi ini dinilai merugikan karena dampaknya akan lebih luas atau tidak hanya di kalangan pemain dan klub. Selain itu, karir pemain Indonesia yang merumput di luar negeri juga dipastikan akan terhenti jika sanksi FIFA ditetapkan dalam kongres. (*)

Baca Selengkapnya → Agum Desak Kemenpora Segera Gabung Tim FIFA

BOPI Bakal Dibubarkan Pemerintah

Akhirnya Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) pembuat kisruh sepak bola Indonesia akan dibubarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

BOPI termasuk salah satu dari 14 Lembaga Non Struktural (LNS) yang bakal dibubarkan Menpan RB. Hal tersebut tertuang sesuai surat edaran bernomor R/60/M.PAN-RB/09/2015 tertanggal 15 September 2015 yang ditujukkan kepada Presiden RI Joko Widodo. Tugas dan fungsi BOPI dinilai tumpang tindih. Adanya kebijakan itu diakui Kepala Komunikasi dan Informasi Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto.

Bahkan, menurut Gatot, Kemenpora bakal menggelar rapat dengan Kemenko Polhukam, untuk membahas masalah ini, Jumat (29/1). Karena menurut Gatot, ada 14 lembaga nonstruktural (LNS), yang sebenarnya masuk dalam daftar rekomendasi Menpan RB untuk dibubarkan. Dua di antaranya berada di bawah naungan Kemenpora. Selain BOPI, lembaga yang berada di bawah naungan Kemenpora untuk direkomendasikan bubar adalah Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK).

Gatot menjelaskan, yang menjadi alasan Menpan RB membubarkan BOPI adalah adanya tumpang tindih kewenangan dan juga pemborosan anggaran. "Memang benar Menpan RB ingin membubarkan kedua lembaga itu. Makanya, besok kita akan menjelaskan justifikasi dua lembaga ini masih diperlukan," kata Gatot.

"Tapi kalau dari Presiden dibubarkan, ya kita bubarkan," kata Gatot.

Baca Selengkapnya → BOPI Bakal Dibubarkan Pemerintah

PSSI Tak Ikut Campur ISC 2016

Federasi sepak bola Indonesia PSSI yang tengah dibekuan Kemenpora, kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menghalangi penyelenggaraan Indonesia Super Competition 2016 nanti. Sekjen PSSI, Azwan Karim, menegaskan PSSI tidak ingin terlalu terlibat dalam gelaran PT Liga Indonesia dan klub-klub ISL tersebut.

PT Liga yang telah menggelar pertemuan dengan 18 klub ISL (16/1) lalu, telah sepakat untuk memutar ISC pada Maret-November 2016 mendatang. Kedua pihak itu juga telah sepakat, ISC 2016 nanti akan bersifat independen, atau tanpa melibatkan PSSI.

Selain itu, PT Liga juga telah berencana untuk mendirikan perusahaan baru demi menjaga independensi ISC 2016. Hal tersebut dilakukan, lantaran PT Liga selama ini memiliki afiliasi dengan PSSI yang telah dibekukan Menpora, Imam Nahrawi, sejak 17 April 2015 lalu.

"Kami mendukung penuh digelarnya SC 2016. Meski, kami tidak ambil bagian secara detail dalam ajang tersebut. Yang jelas klub-klub masih menjadi bagian kami. Jadi, kami harap ISC dapat bergulir dengan baik karena itu merupakan hasil pertemuan seluruh klub ISL," ujar Azwan Karim, seperti dilansir Bolacom.

Sebelumnya, Badan Olahraga Profesional Indonesia juga telah menyatakan akan memberikan izin digelarnya ISC 2016. Namun dengan syarat PT Liga harus berkoordinasi dengan Tim Transisi Kemenpora, sebagai pihak yang menggantikan fungsi PSSI sebagai federasi sepak bola Tanah Air.

Baca Selengkapnya → PSSI Tak Ikut Campur ISC 2016

Sepak Bola Indonesia Masih Dijegal BOPI

PT Liga Indonesia sudah menerima surat balasan dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) terkait permohonan izin untuk menggelar Indonesia Super League 2016 mendatang. Isi surat balasan tersebut memang cukup mengecewakan, sebab izin tidak akan keluar sebelum ada koordinasi dengan Tim Transisi bentukan Menpora Imam Nahrawi.

Akan tetapi, PT Liga yang selama ini menjadi rekanan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tentu tak akan mau tunduk begitu saja. Terlebih sebelumnya Sekretaris Jenderal PSSI, Azwan Karim sudah memberikan pernyataan.

Azwan menilai apabila PT Liga berani mengangkangi PSSI dengan meminta izin kepada Tim Transisi, maka sejatinya mereka telah berkhianat. Sebab, selama ini badan usaha yang dipimpin oleh Joko Driyono dipercaya oleh klub peserta ISL, Divisi Utama, dan Liga Nusantara karena mendapatkan mandat dari PSSI.

Menanggapi surat balasan dari BOPI, Sekretaris PT Liga, Tigor Shalomboboy menegaskan akan menempuh cara lain. Yang jelas, mereka masih tetap pada pendirian pertama, yakni melaksanakan kompetisi secara independen di luar PSSI dan Tim Transisi.

"(Surat dari BOPI) Ya, sudah kami terima. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada BOPI sebelumnya. Soal kompetisi, kami akan tetap mengusahakan akan kembali berjalan, karena kita ini kan mewakili para klub," ujar Tigor saat dihubungi.

Tigor pun optimistis jalan yang akan ditempuhnya ke depan dapat memberikan solusi terbaik bagi semua klub. Karena, sejak adanya perseteruan antara PSSI dan Kemenpora, klub dan PT Liga menjadi korban yang paling menderita.

Tanpa ada kompetisi mereka tidak bisa lagi mencari pemasukan untuk membiayai operasional sehari-hari. Dan bagi klub, dana yang telah dikeluarkan saat menggelar perispan untuk kompetisi tahun lalu yang urung terlaksana jadi terbuang sia-sia.

"Kita ini kan jadi korban perseteruan ini sebenarnya. Kita juga kan adalah perwakilan klub, karena saham PT Liga adalah gabungan dari klub. Jadi, sebenarnya kami jelas punya hak untuk tetap berusaha membuat kompetisi. Intinya, peluang membuat kompetisi masih terbuka lebar," kata Tigor.

Terkait adanya surat balasan dari BOPI ini, PT Liga dijadwalkan akan melakukan pertemuan denga klub-klub peserta ISL pada 15 Januari 2016 mendatang.
(vivabola)

Baca Selengkapnya → Sepak Bola Indonesia Masih Dijegal BOPI

PSSI Sanggupi Syarat Menpora soal Pembekuan

Perseturuan yang melibatkan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) perlahan mulai terurai. Memasuki awal tahun 2016, dua lembaga itu sepakat membenahi sepak bola nasional.

Titik terang masa depan sepakbola nasional yang tengah dalam pembekuan FIFA mulai terlihat setelah Menteri Pemuda dan Olah raga (Menpora) Imam Nahrawi bermaksud memberikan garansi terkait pencabutan SK Pembekuan PSSI. Sanksi administrasi yang dikeluarkan pemerintah pada Agustus 2015 itu membuat kompetisi sepak bola dalam negeri mati suri.

Imam sebelumnya mengatakan bahwa ia bersedia mencabut sanksi tersebut apabila PSSI melakukan transparansi soal kontrak pemain. Pemerintah juga mendesak PSSI agar tidak ada lagi gaji pemain yang telat dibayar klub. Jika dua persyaratan tersebut diterima PSSI, Imam berjanji mencabut SK Pembekuan.

"Federasi (PSSI) harus mau bertindak tegas kepada klub, jadi tidak ada masalah atau keluhan lagi dari para pemain," kata Imam kepada wartawan.

Dalam laman resmi PSSI, Ketua Umum La Nyalla Mattalitti setuju memenuhi tuntutan pemerintah. Menurut La Nyalla, tuntutan apapun akan selalu dijalankan PSSI selama tidak keluar dari koridor statuta FIFA.

"Saya sangat setuju dengan persyaratan tersebut. Saya ini sedang istiqomah menegakkan statuta dan aturan yang jelas," ujar La Nyalla di situs resmi PSSI.

"Tidak ada yang lain. Bagi saya selama itu tidak melanggar statuta PSSI, kami siap dengan tegas melakukan itu. Saya selalu siap jika itu benar," lanjutnya.

Kesamaan visi dua pimpinan lembaga itu diharapkan menjadi titik terang nasib sepakbola nasional. Keharmonisan Pemerintah dan PSSI sangat dibutuhkan untuk kembali membawa Indonesia ke panggung sepakbola dunia. Apa pasal? selama sepak bola mati suri, selama itu pula peringkat Indonesia melorot di mata dunia.

Dengan matinya kompetisi di dalam negeri, tidak terhitung berapa banyak jumlah pemain, pelatih dan offisial klub yang kehilangan mata pencarian. Lebih jauh, tanpa adanya eksistensi tim nasional, bukan tidak mungkin sepakbola hanya memoles unsur kedaerahan, bukan lagi unsur kebangsaan.
(sindo)

Baca Selengkapnya → PSSI Sanggupi Syarat Menpora soal Pembekuan

Tolak Komite Ad-hoc, Pemerintah Tak Serius Urus Bola

Pembentukan Tim Kecil oleh Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Imam Nahrawi diyakini tak bisa menyelamatkan Indonesia dari sanksi FIFA. Pandangan itu disampaikan mantan Anggota Komite Etik FIFA, Dali Tahir.

Menurutnya, pembentukan tim kecil yang dihuni Makarim Wibisono, Dede Sulaiman, Joko Susilo, Gatot Dewa Broto dan Rita Subowo bukan langkah tepat mengingat FIFA sudah bersedia menjembatani PSSI dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olah raga, dalam wadah Komite Ad-hoc. (Baca juga : FIFA Sahkan Komite Ad-hoc Reformasi PSSI)

"Pengesahan Komite Ad Hoc PSSI secara otomatis mementahkan tugas dan fungsi Tim Kecil bentukan Menpora Imam Nahrawi yang disebutkan akan melakukan lobi terkait sanksi FIFA. Nasib sepakbola Indonesia hanya bisa diselamatkan jika pemerintah bergabung dalam Tim Ad hoc PSSI," kata Tahir, Jumat (4/12/2015).

Wacana pembentukan komite tersebut sudah digagas delegasi FIFA dan AFC saat berkunjung ke Indonesia pada awal November lalu. Komite tersebut beranggotakan perwakilan PSSI, independen, wasit, pemain, media, asosiasi dan Pemerintah.

Pembentukan Tim Ad-hoc PSSI sendiri sudah dilakukan tapi hanya pihak pemerintah yang belum mengirimkan perwakilannya.

"Kalau pemerintah tetap menolak bergabung dengan Tim Adhoc-PSSI berarti dalam Kongres Tahunan FIFA itu akan diputuskan sanksi Indonesia berlanjut. Ini berbahaya karena kita hanya bisa lepas dari sanksi saat Kongres Tahunan FIFA 2017," tegasnya.
(sindo)

Baca Selengkapnya → Tolak Komite Ad-hoc, Pemerintah Tak Serius Urus Bola

Menpora Siap Cabut Pembekuan PSSI, Asal...

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi bersedia mempertimbangkan untuk mencabut sanksi pembekuan terhadap PSSI pimpinan La Nyalla Mattalitti. Namun, Menpora punya syarat apabila federasi sepakbola Indonesia itu ingin beraktivitas secara resmi kembali. Apa saja syarat yang diajukan oleh Imam Nahrawi tersebut?

“Apabila sanksi (pembekuan PSSI) dicabut, kontrak pemain harus terbuka,” tandas Imam Nahrawi di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Jakarta beberapa waktu lalu.

“Federasi (PSSI) harus mau bertindak tegas kepada klub, jadi tidak ada masalah atau keluhan lagi dari para pemain,” lanjutnya.

Imam Nahrawi tidak ingin hal-hal negatif terkait persepakbolaan nasional yang pernah terjadi akan terulang jika PSSI pimpinan La Nyalla Mattalitti diaktifkan kembali. Menpora bertekad mewujudkan reformasi sepakbola Indonesia.

“Berandai-andai apabila terjadi masalah yang sama seperti sebelumnya, berarti reformasi ini gagal. Kita seakan-akan hanya tambal sulam soal permasalahan sepakbola,” kata Imam Nahrawi.

Seperti diketahui, Menpora telah menjatuhkan sanksi pembekuan terhadap PSSI kepengurusan La Nyalla Mattalitti yang merupakan hasil dari Kongres Luar Biasa pada April 2015 lalu. Dengan demikian, seluruh kegiatan PSSI tidak akan diakui oleh pemerintah.

Meskipun PSSI telah dua kali memenangkan gugatan terhadap Menpora, yakni di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), namun Kemenpora tetap bersikeras tidak mau mencabut sanksi pembekuan tersebut.

Baca Selengkapnya → Menpora Siap Cabut Pembekuan PSSI, Asal...

Rapor Merah Imam Nahrawi dan Nasib PSSI.

Jika Imam Nahrawi tidak termasuk dalam jajaran menteri yang terkena reshuffle, itu tentu karena dia sukses dalam 'mengamankan' kebijakan Joko Widodo, sejatinya terkait dengan urusan sepakbola.

Pendapat dari sebagian besar masyarakat tersebut tidak sepenuhnya keliru. Urusan sepakbola sudah menyita konsentrasi Imam Nahrawi sebagai menpora. Padahal, bukan hanya sepakbola yang harus dipikirkan oleh menpora.

Mungkin karena itu pula rapor kemenpora lebih banyak warna merahnya dalam penilaian tahunan untuk kementerian dan lembaga-lembaga negara. Kinerja kemenpora jauh dari memuaskan.

Dalam rapor terkait kinerja kementerian dan lembaga negara untuk 2015 ini kementerian pemuda dan olahraga (kemenpora) hanya memperoleh nilai 53,54, dan menduduki peringkat kedua terburuk untuk kementerian, setelah kejaksaan agung, yang nilainya hanya 50,02.

Penilaian ini bukan main-main, sebab dilakukan langsung oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), yang secara resmi diumumkan pertengahan bulan ini.

Dari total 86 kementerian dan lembaga negara yang ada saat ini, kemenpora bertengger di urutan ke-83, sedangkan kejaksaan agung di posisi buncit.

Oleh karena itu wajar kalau Imam Nahrawi termasuk menteri yang disebut-sebut harus diganti pada reshuffle jilid 2 yang akan diberlakukan Presiden Joko Widodo awal tahun 2016.

Merujuk pada buruknya kinerja kemenpora, pergantian Imam Nahrawi mestinya tidak sulit untuk dilakukan oleh presiden.

Namun, seperti disampaikan di awal tulisan ini, Presiden Joko Widodo tampaknya harus mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan untuk mengganti menpora.

Ini mungkin karena presiden sendiri ikut memberi pengaruh dari kegaduhan yang dibuat oleh menpora, khususnya terkait sanksi administratif terhadap PSSI.

Apakah karena presiden memang demikian 'concern' pada prestasi tim nasional, sehingga tidak maksimalnya pencapaian penampilan timnas belakangan ini membuat ia harus memberlakukan kebijakan tidak populer dengan membekukan organisasi sepakbola nasional itu melalui sanksi administratif dari kemenpora tersebut, sejak 17 April 2015 lalu?

Jawaban lainnya adalah, karena presiden harus mengakomodir keinginan dari kelompok pendukungnya saat Pilpres lalu, yang meminta agar dilakukan pergantian kepemimpinan di PSSI. Tetapi, itu tidak dapat dilakukan oleh presiden karena kepemimpinan La Nyalla Mahmud Mattalitti sangat 'legitimate'.

Dari kondisi seperti itulah, sepakbola Indonesia jadi merana. Bagaimana nasib PSSI kedepannya?

Pertanyaan yang masih sulit ditemukan jawabannya hingga jam-jam terakhir menjelang pergantian tahun.

Tahun 2015 ditutup dengan keprihatinan mendalam terhadap masa depan PSSI. Kendati demikian, tahun 2016 tetap harus disambut dengan menumbuhkan harapan bahwa segalanya akan lebih baik.

Tetap juga dengan memperkuat keyakinan, bahwa kebenaran bisa disalahkan, tetapi tidak bisa dikalahkan!

* TUBAGUS ADHI, pemerhati sepakbola nasional.

Baca Selengkapnya → Rapor Merah Imam Nahrawi dan Nasib PSSI.

PSSI Harapkan Dukungan Suporter

Ketua Umum (Ketum) PSSI, Djohar Arifin Husin, berharap tim nasional Indonesia bisa berlaga di Singapura saat Piala AFF 2014. Djohar mempunyai alasan tersendiri kenapa memilih Singapura.

Seperti diketahui, Piala AFF 2014 bakal digelar di Singapura dan Vietnam pada 22 November-20 Desember 2014. "Karena dekat dan pasti mendapatkan banyak dukungan. Singapura dan Jakarta, itu kan cukup berdekatan. Kalau jauh-jauh, kita kesulitan. Pokoknya, kita main saja yang bagus," ucap Djohar di kantor PSSI, Senayan, Selasa (1/7) malam lalu seperti dikutip Goal.

Meski begitu, dia tetap tidak mempermasalahkan apabila nantinya tim Garuda bermain di grup apapun. "Grup apapun, sama saja. Kita harus berjuang untuk mewujudkan harapan," tegasnya.

Gelaran turnamen sepak bola Asia Tenggara, Piala AFF 2014 akan digelar pada 22 November hingga 20 Desember mendatang. Sedangkan pertandingan turnamen dua tahunan itu sendiri bakal digulirkan di Singapura dan Vietnam.

Lalu untuk undian pembagian Grup Piala AFF 2014, dijadwalkan akan digelar di Vietnam pada 5 Agustus mendatang. Hal tersebut, berbarengan saat AFF melakukan Council Meeting. pada 22 November hingga 20 Desember mendatang. Djohar sendiri bakal menghadiri kegiatan tersebut bersama Sekjen PSSI, Joko Driyono.

Djohar menuturkan, tidak mempersoalkan skuad arahan Alfred Riedl tersebut nantinya akan berada di grup apapun. Hanya saja dia berharap skuad Garuda bisa tampil di Singapura.”Mau bertanding melawan negara manapun kita tidak mempermasahkan. Cuma kita berharap timnas bisa main di Singapura,” ujar Djohar

Djohar beralasan bahwa, dengan bermain di Singapura bukan tidak mungkin skuad timnas akan mendapatkan banyak dukungan. “Singapura dan Jakarta, itukan cukup berdekatan. Kalau jauh-jauh, kita kesulitan. Pokoknya, kita main saja yang bagus. Grup apa pun, sama saja. Kita harus berjuang untuk mewujudkan harapan,” ujarnya.

Seperti diketahui, timnas Indonesia ditargetkan untuk dapat meraih gelar juara. Dari awal penyelenggaraan yakni pada tahun 1996, Indonesia belum pernah sekalipun menjadi juara dalam sembilan kali keikutsertaanya. Hasil terbaik yakni sebagai runner-up pada penyelenggaraan tahun 2000, 2002, 2004 dan 2010. Padahal pada tahun 2002, 2008 dan 2010 Indonesia bertindak sebagai tuan rumah.
(Noor Irawan)

Baca Selengkapnya → PSSI Harapkan Dukungan Suporter

Penyatuan Liga Tak Bisa Mendadak

Penyatuan kompetisi Indonesia Super League (ISL) dengan Indonesia Super League (IPL) yang merupakan salah satu agenda Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI pada 17 Maret 2013, tidak bisa dilakukan secara mendadak dan serentak.

Setidaknya demikian dikatakan oleh CEO PT Liga Indonesia, Joko Driyono. "Penyatuan atau pembentukan liga baru tidak bisa dijalankan mendadak. Tidak bisa equal (seimbang) antara IPL dan ISL. Bukan karena ISL harus lebih banyak, tapi kalau dipaksakan equal, akan menimbulkan resistensi besar," kata Joko, Selasa (12/3).

Menurut Joko, penyatuan liga harus dilakukan secara kualitatif, melihat histori, dan profil klub. "Menurut saya tidak bisa memforsir penyatuan liga secara kuantitatif, karena jumlah klub yang berlaga di LSI dan LPI berbeda," ucap Joko.

Joko menambahkan, konsep yang dibawa PT Liga Indonesia juga tidak serta merta harus diterima. "Nanti di kongres akan muncul banyak opsi. Bisa saja nanti ada opsi dari floor yang harus dikompilasi," tutur Joko.

Saat ditanya berapa jumlah klub yang akan ditawarkan PT Liga Indonesia pada proses penyatuan liga, Joko enggan menyebutkan. Pria berkacamata itu baru bersedia membukanya pada saat pelaksanaan kongres.

"Saya tidak bisa menyebutkan berapa jumlah klub di liga yang baru nanti. Tapi yang jelas tidak akan equal antara LSI dan LPI dan itu rasional. Saya juga sebenarnya dari awal menyatakan unifikasi liga dilakukan tahun 2015. Tapi kalau peserta kongres meminta tahun 2014, ya tidak masalah. Pengaturannya akan diatur," terang Joko.

Sementara itu Ketua Umum PSSI KLB Ancol La Nyalla Mattalitti menegaskan tak berniat mendongkel posisi Djohar Arifin Husin dari Ketua Umum PSSI dalam kongres 17 Maret mendatang. Baginya yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan sepakbola Indonesia dari sanksi FIFA.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Kadin Jatim itu terkait beredarnya isu yang menyatakan dirinya punya agenda tersembunyi di KLB mendatang. "Tidak ada agenda seperti itu dan saya tegaskan dalam kongres nanti saya tidak mempunyai agenda mendongkel Djohar. Saya jamin tidak ada," kata La Nyalla, Selasa (12/3) sore.

"Yang jelas, dari pertama saya hanya punya satu agenda, yaitu menyelamatkan sepakbola Indonesia dari sanksi FIFA. Hal lainnya selain itu saya tidak punya agenda lain," ujarnya. (Syamsudin W)
TENUN IKATKAOS KEDIRIBATIKJersey Bola

Baca Selengkapnya → Penyatuan Liga Tak Bisa Mendadak

Suap dan Pengaturan Skor Melanda Sepak Bola ?

Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI yang akan digelar di Hotel Borobudur pada 17 Maret mendatang diyakini masih belum menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya terjadi di dalam dunia sepak bola Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Roy Suryo dituding hanya ingin menyelesaikan konflik dualisme di PSSI, saja seperti penyatuan liga, revisi statuta, dan masalah pengembalian mantan anggota Komite Eksekutif (Exco) terhukum.

"Sebenarnya tiga agenda kongres tersebut bukanlah penyebab utama terjadinya konflik di sepak bola Indonesia yang akan dibahas di KLB nanti. Menpora justru membuka ruang lagi bagi permasalahan yang mendasar selama ini, yakni masalah suap dan judi dalam dunia sepak bola. Dalam hal ini adalah pengaturan skor atau match fixing. Itu yang luput dari perhatian Menpora," ujar aktivis dari Save Our Soccer (SOS), Apung Widadi dalam acara diskusi bersama media di kawasan SCBD, Jakarta, Selasa kemarin.

Dalam penelusurannya, sudah selama dua dekade terakhir masalah match fixing sudah merajalela, bahkan sudah mengakar hingga sekarang di sepak bola nasional. “Match fixing yang sudah merajalela adalah masalahnya. Kalau ini dibiarkan, justru Indonesia akan semakin hancur sepak bolanya," ujarnya.

Kata Apung, praktik match fixing sendiri jika ditarik dari segi sejarah ternyata terbagi dalam tiga periode. Di era Galatama yang dimulai pada tahun 1980-an praktik yang dikenal dengan istilah "Sepak Bola Gajah" tersebut melanda pemain dan wasit yang gajinya masih sangat minim. Lalu di tahun 1990-an, match fixing tercipta lewat jasa dari wasit yang saat itu gajinya lebih rendah dari pemain. Terakhir adala di era 2000-an oknum-oknum pengurus PSSI mulai terlibat di dalam praktik match fixing.

"Liga bisa dibeli, kemenangan suatu klub bisa didapatkan dengan mudah lewat uang. Tujuannya? Pasti untuk mengakomodasi kepentingan politik mereka. Apalagi kalau sudah menjelang pilkada, juara sudah bisa dibeli sebelum kompetisi digelar. Siapa yang akan menjadi juara nantinya sudah ketahuan," kata Apung.

Dikatakan pria yang juga aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) ini, penyelesaian kasus match fixing sudah bisa diberantas sejak PSSI dipimpin oleh Kardono pada tahun 1988. Para pelaku tersebut sukses mendapatkan ganjaran yang sangat berat yaitu tidak boleh bermain seumur hidup di kompetisi Indonesia. Namun langkah dari Kardono tidak diteruskan oleh pengurus PSSI era selanjutnya sampai sekarang.

"Setelah era itu lalu terputus dan tidak ada ketegasan, jadinya mafia sepak bola menjadi merajalela. Inilah musuh besar sepak bola nasional saat ini. Konflik bisa terjadi karena praktik mafia. Jadi harus diberantas praktik mafia tersebut. Kalau tiga agenda itu saja yang dibahas di KLB, pastinya tidak akan menyelesaikan masalah. Perlu dimunculkan figur baru yang memang benar-benar tegas dalam mengelola sepak bola nasional," ujar Apung.

Oleh karena itu, Apung menilai bahwa KLB nanti hanya akan menjadi sebatas formalitas belaka dan pembukaan ruang bagi para mafia sepak bola yang memiliki kepentingan di dalamnya. Dirinya mengatakan, sejatinya masalah utamanya adalah bagaimana para pemangku sepak bola menghentikan pergerakan dari mafia sepak bola di Indonesia.

"Tapi kenyataaanya KLB nanti hanya akan membuka ruang bagi para mafia untuk kembali bermain. Ini telah membuka ruang terlalu lebar untuk mafia-mafia tersebut kembali bermain," jelasnya.
TENUN IKATKAOS KEDIRIBATIKJersey Bola

Baca Selengkapnya → Suap dan Pengaturan Skor Melanda Sepak Bola ?

Sepak Bola Indonesia Disusupi Mafia ?

Seorang investigator match fixing dari perusahaan yang bernama SportData, Michael Pride mengatakan bahwa memang sebenarnya masalah utama dalam konflik sepak bola Indonesia didasari atas kepentingan-kepentingan yang diusung oleh beberapa oknum.

"Saya tahu kalau Indonesia sedang bermasalah di dalam sepak bolanya. Tapi setelah saya analisis, ternyata bukan berasal dari apa yang akan dibahas di KLB, melainkan keterbatasan beberapa oknum untuk mendapatkan tujuannya lewat sepak bola. Saya menganalisis kalau sepak bola di Indonesia telah menjadi kendaraan bagi sebagian orang untuk mencapai tujuannya," ujar pria yang akrab disapa Mike.

Menurutnya, match fixing adalah musuh utama sepak bola. Masalah kebobrokan organisasi, itu adalah efek dari match fixing itu sendiri. "Semua pihak berlomba-lomba untuk mendapatkan akses tersebut demi dana segar yang melimpah," ujar Mike lagi.

Dirinya menduga, sepak bola Indonesia sudah disusupi oleh sindikat mafia match fixing dari Singapura. "Ada beberapa sindikat terbesar di Singapura, sudah masuk ke Indonesia untuk mengatur pertandingan kompetisi liga domestik," kata Mike, pria berdarah Australia ini.

Dugaan tersebut, menurut mantan polisi Australia ini didasari atas penemuan hasil investigasinya terhadap beberapa pertandingan yang dianggap janggal. Namun, dirinya tidak menyebutkan pertandingan tersebut antara klub apa melawan klub apa.

"Tahun 2012 sindikat mafianya itu sudah masuk ke Indonesia. Tapi kalau pengaturan skor itu sendiri, sudah lama ada di Indonesia sejak kompetisi masih bernama Galatama," kata Mike.

Meski demikian, mantan investigator FIFA ini memberikan solusi untuk memberantas mafia tersebut dari sepak bola Indonesia. "PSSI dan Kepolisian bersinergi untuk memberantas mafia ini, agar jangan semakin merajalela," katanya.

Ditambahkan Mike, tujuan pengaturan skor pertandingan ini ada dua. "Pertama, untuk judi. Dan kedua untuk menempatkan posisi klub agar bisa menjadi juara," ujarnya.
TENUN IKATKAOS KEDIRIBATIKJersey Bola

Baca Selengkapnya → Sepak Bola Indonesia Disusupi Mafia ?

Penghargaan untuk Pendiri PSSI

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan penghargaan untuk almarhum Ir R Soeratin Sosrosoegondo yang tidak lain adalah pendiri Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Penghargaan ini diberikan secara simbolis kepada keluarga almarhum yang diwakili cucu-cucu almarhum di Bandung, Jawa Barat pada Selasa (12/3) sore WIB. Penghargaan yang diberikan berupa uang yang tidak diungkapkan besarnya dan juga sebuah buku bertajuk "99 Tokoh Olahraga Indonesia", Soeratin termasuk di dalamnya.

Sementara keluarga almarhum juga memberikan hadiah balasan berupa buku biografi almarhum berjudul Soeratin Sosrosoegondo: Menentang Penjajahan Belanda dengan Sepak Bola Kebangsaan karya Eddi Elison.

Keluarga menyambut gembira dengan penghargaan yang diberikan pemerintah. Sebagai pendiri PSSI, jasa-jasa beliau memang tidak dilupakan. Bahkan sejak lima tahun terakhir PSSI memperjuangkan status pahlawan untuk Soeratin.

Salah seorang cucu almarhum Soeratin, Umi Retno Wulandari mengatakan, menyatakan bahagia atas perhatian yang diberikan pemerintah kepada kakek mereka. "Sungguh bahagia akhirnya Eyang mendapat perhatian semacam ini dari pemerintah, semoga cita-cita kami bisa terwujudkan," katanya.
TENUN IKATKAOS KEDIRIBATIKJersey Bola

Baca Selengkapnya → Penghargaan untuk Pendiri PSSI