Setelah membekukan PSSI dan akan mencari pengganti operator kompetisi selain PT Liga Indonesia, kini Kemenpora mengancam akan memberi sanksi kepada klub-klub.
Ancaman sanksi itu dinyatakan Menpora Imam Nahrawi bagi klub-klub yang menolak berkompetisi di bawah Kemenpora. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, bila benar disanksi, bagaimana Menpora mengeksekusinya mengingat klub-klub tersebut adalah anggota dari PSSI.
Direktur Members&Development PSSI, Budi Setiawan, menegaskan, anggota-anggota PSSI tidak akan termakan dan terintimidasi dengan ancaman sanksi Menpora.
Budi juga menjelaskan, sesungguhnya tidak ada konflik dalam tubuh PSSI, yang ada hanya kesewenangan dan arogansi Menpora yang membuat situasi sekarang menjadi kian pelik.
“Anggota tumbuh dewasa dan matang karena konflik organisasi 2011-2013, jadi mereka tak akan termakan ancaman sanksi Menpora. Tak terintimidasi dengan kesewenangan Menpora yang mengaburkan fakta seolah ada konflik,” terang Budi dalam rilis yang diterima wartawan, Selasa (12/5).
“Kemarin PSSI yang dibekukan, lalu PT Liga mau diganti, sekarang anggota PSSI diancam sanksi kalau tak mau ikut kompetisi. Ini contoh aparatur negara yang arogan, mengatasnamakan negara untuk tujuan dan ambisi pribadinya,” tambahnya.
Budi juga heran dengan perhatian berlebihan yang ditunjukkan Menpora kepada PSSI yang bisa membuat cabang olahraga lain iri. Oleh karena itu, Menpora disarankan sebaiknya juga memberikan perhatian yang sama pada cabang-cabang olahraga lainnya.
Selain itu, Budi mempertanyakan apakah Kemenpora benar-benar bisa mengelola kompetisi lebih baik dari PSSI. Bukan apa-apa, turnamen Piala Menpora yang rutin digelar saja transparansi anggaran dan penggunaan dananya belum diungkapkan.
“Piala Menpora rutin digelar, apa tata kelola Kemenpora untuk kompetisi bisa lebih baik? Apa hasil Piala Menpora selama ini? Anggarannya berapa yang terpakai? Transparansi penggunaan dananya dipublikasikan tidak di website?,” paparnya.
(sumber: sportanews.com)
