Persebaya Tidak Terima Undangan Piala Gubernur Kaltim

Meski namanya tercantum dalam 12 peserta turnamen Piala Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), manajemen Persebaya Surabaya ternyata belum mengantongi undangan dari pihak panitia penyelenggara.

Direktur Utama Persebaya, Cholid Goromah mengaku bahwa sampai dengan saat ini belum ada undangan yang masuk ke meja manajemen. Meski demikian, Cholid menyambut baik jika Mat Halil dan kawan-kawan benar-benar diundang dalam Piala Gubernur Kaltim.

"Kami belum dapat undangan. Tapi kami berharap bisa mengikuti turnamen itu agar kemampuan pemain kian matang," ucap Cholid. Cholid mengklaim bahwa timnya siap turun. Apalagi mereka juga aktif menggelar uji coba. Seperti lawan Persekap Pasuruan, Persatu Tuban, Persewangi Banyuwangi dan Indonesia All-Star.

Sejumlah kabar menyatakan bahwa turnamen Piala Gubernur Kaltim akan diikuti 12 tim, yakni Arema Malang, Pusamania Borneo FC (PBFC), Mitra Kukar, Persiba Balikpapan, Bali United, Persija Jakarta, Persib Bandung, Persipura Jayapura, Sriwijaya FC, PSM Makasar, tim PON Kaltim dan Persebaya.(faw/dub)

Baca Selengkapnya → Persebaya Tidak Terima Undangan Piala Gubernur Kaltim

Menpora Siap Cabut Pembekuan PSSI, Asal...

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi bersedia mempertimbangkan untuk mencabut sanksi pembekuan terhadap PSSI pimpinan La Nyalla Mattalitti. Namun, Menpora punya syarat apabila federasi sepakbola Indonesia itu ingin beraktivitas secara resmi kembali. Apa saja syarat yang diajukan oleh Imam Nahrawi tersebut?

“Apabila sanksi (pembekuan PSSI) dicabut, kontrak pemain harus terbuka,” tandas Imam Nahrawi di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Jakarta beberapa waktu lalu.

“Federasi (PSSI) harus mau bertindak tegas kepada klub, jadi tidak ada masalah atau keluhan lagi dari para pemain,” lanjutnya.

Imam Nahrawi tidak ingin hal-hal negatif terkait persepakbolaan nasional yang pernah terjadi akan terulang jika PSSI pimpinan La Nyalla Mattalitti diaktifkan kembali. Menpora bertekad mewujudkan reformasi sepakbola Indonesia.

“Berandai-andai apabila terjadi masalah yang sama seperti sebelumnya, berarti reformasi ini gagal. Kita seakan-akan hanya tambal sulam soal permasalahan sepakbola,” kata Imam Nahrawi.

Seperti diketahui, Menpora telah menjatuhkan sanksi pembekuan terhadap PSSI kepengurusan La Nyalla Mattalitti yang merupakan hasil dari Kongres Luar Biasa pada April 2015 lalu. Dengan demikian, seluruh kegiatan PSSI tidak akan diakui oleh pemerintah.

Meskipun PSSI telah dua kali memenangkan gugatan terhadap Menpora, yakni di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), namun Kemenpora tetap bersikeras tidak mau mencabut sanksi pembekuan tersebut.

Baca Selengkapnya → Menpora Siap Cabut Pembekuan PSSI, Asal...

Rapor Merah Imam Nahrawi dan Nasib PSSI.

Jika Imam Nahrawi tidak termasuk dalam jajaran menteri yang terkena reshuffle, itu tentu karena dia sukses dalam 'mengamankan' kebijakan Joko Widodo, sejatinya terkait dengan urusan sepakbola.

Pendapat dari sebagian besar masyarakat tersebut tidak sepenuhnya keliru. Urusan sepakbola sudah menyita konsentrasi Imam Nahrawi sebagai menpora. Padahal, bukan hanya sepakbola yang harus dipikirkan oleh menpora.

Mungkin karena itu pula rapor kemenpora lebih banyak warna merahnya dalam penilaian tahunan untuk kementerian dan lembaga-lembaga negara. Kinerja kemenpora jauh dari memuaskan.

Dalam rapor terkait kinerja kementerian dan lembaga negara untuk 2015 ini kementerian pemuda dan olahraga (kemenpora) hanya memperoleh nilai 53,54, dan menduduki peringkat kedua terburuk untuk kementerian, setelah kejaksaan agung, yang nilainya hanya 50,02.

Penilaian ini bukan main-main, sebab dilakukan langsung oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), yang secara resmi diumumkan pertengahan bulan ini.

Dari total 86 kementerian dan lembaga negara yang ada saat ini, kemenpora bertengger di urutan ke-83, sedangkan kejaksaan agung di posisi buncit.

Oleh karena itu wajar kalau Imam Nahrawi termasuk menteri yang disebut-sebut harus diganti pada reshuffle jilid 2 yang akan diberlakukan Presiden Joko Widodo awal tahun 2016.

Merujuk pada buruknya kinerja kemenpora, pergantian Imam Nahrawi mestinya tidak sulit untuk dilakukan oleh presiden.

Namun, seperti disampaikan di awal tulisan ini, Presiden Joko Widodo tampaknya harus mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan untuk mengganti menpora.

Ini mungkin karena presiden sendiri ikut memberi pengaruh dari kegaduhan yang dibuat oleh menpora, khususnya terkait sanksi administratif terhadap PSSI.

Apakah karena presiden memang demikian 'concern' pada prestasi tim nasional, sehingga tidak maksimalnya pencapaian penampilan timnas belakangan ini membuat ia harus memberlakukan kebijakan tidak populer dengan membekukan organisasi sepakbola nasional itu melalui sanksi administratif dari kemenpora tersebut, sejak 17 April 2015 lalu?

Jawaban lainnya adalah, karena presiden harus mengakomodir keinginan dari kelompok pendukungnya saat Pilpres lalu, yang meminta agar dilakukan pergantian kepemimpinan di PSSI. Tetapi, itu tidak dapat dilakukan oleh presiden karena kepemimpinan La Nyalla Mahmud Mattalitti sangat 'legitimate'.

Dari kondisi seperti itulah, sepakbola Indonesia jadi merana. Bagaimana nasib PSSI kedepannya?

Pertanyaan yang masih sulit ditemukan jawabannya hingga jam-jam terakhir menjelang pergantian tahun.

Tahun 2015 ditutup dengan keprihatinan mendalam terhadap masa depan PSSI. Kendati demikian, tahun 2016 tetap harus disambut dengan menumbuhkan harapan bahwa segalanya akan lebih baik.

Tetap juga dengan memperkuat keyakinan, bahwa kebenaran bisa disalahkan, tetapi tidak bisa dikalahkan!

* TUBAGUS ADHI, pemerhati sepakbola nasional.

Baca Selengkapnya → Rapor Merah Imam Nahrawi dan Nasib PSSI.

Lawan Mitra Kukar, Ujian Lini Belakang Arema Indonesia

Selama pagelaran turnamen Piala Jenderal Sudirman 2015, Arema Indonesia merupakan salah satu tim yang memiliki lini pertahanan terbaik. Hal ini terbukti gawang I Kadek Wardana hanya kebobolan enam gol di babak penyisihan dan babak delapan besar.

Dilansir dari radarmalang.co.id, jumlah kebobolan Arema Indonesia sebenarnya sama dengan Semen Padang dan Mitra Kukar. Tapi, Arema lebih baik karena mencatatkan tiga kali clean sheet. Lebih baik ketimbang Semen Padang dengan dua clean sheet, dan Mitra Kukar yang hanya sekali clean sheet.

Berdasarkan data statistik tersebut, Arema mesti bekerja lebih keras lagi untuk bisa menjadi juara Piala Jenderal Sudirman.

Pelatih Arema Malang, Joko ‘Gethuk’ Susilo menyadari hal itu. Dia percaya, para pemainnya bisa menjaga stabilitas permainan yang sudah berjalan bagus selama babak penyisihan dan babak delapan besar.

“Bisa dilihat, di babak penyisihan dan delapan besar, semua kami akhiri dengan kemenangan,” kata dia.

Arema bisa disebut beruntung karena memiliki barisan pemain belakang yang bagus. Mulai dari Purwaka Yudhi, Kiko Insa, hingga Hasyim Kipuw. Tapi, meredam permainan tim lawan tidak hanya menjadi tugas pemain di lini belakang. Tapi juga pemain di lini serang.

Karena itu, keseimbangan permainan menjadi kunci sukses tidaknya sebuah tim dalam pertandingan. ”Tentu ada taktik dan strategi yang harus dilakukan. Bertahan atau menyerang terlebih dahulu harus kami perhitungkan semua,” kata Gethuk.

Arema Indonesia juga berharap performa kipernya tetap terjaga di babak semifinal. I Made Wardana yang selalu tampil di babak penyisihan dan delapan besar punya kans lebih besar untuk menjadi starter di babak semifinal.

Tapi, Kurnia Meiga juga masih punya peluang untuk merebut posisi kiper nomor satu. Pelatih kiper Arema Alan Haviludin berupaya seobyektif mungkin dalam pemilihan kiper starter. ”Dua-duanya mempunyai kans yang sama,” sambung Alan. (rdm/end)

Baca Selengkapnya → Lawan Mitra Kukar, Ujian Lini Belakang Arema Indonesia

Klub Liga Indonesia Tetap Solid Meski Diancam Kemenpora

Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kembali menunjukkan intervensinya kepada PSSI dan anggotanya dengan mengancam klub-klub.

Setelah membekukan PSSI dan akan mencari pengganti operator kompetisi selain PT Liga Indonesia, kini Kemenpora mengancam akan memberi sanksi kepada klub-klub.

Ancaman sanksi itu dinyatakan Menpora Imam Nahrawi bagi klub-klub yang menolak berkompetisi di bawah Kemenpora. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, bila benar disanksi, bagaimana Menpora mengeksekusinya mengingat klub-klub tersebut adalah anggota dari PSSI.

Direktur Members&Development PSSI, Budi Setiawan, menegaskan, anggota-anggota PSSI tidak akan termakan dan terintimidasi dengan ancaman sanksi Menpora.

Budi juga menjelaskan, sesungguhnya tidak ada konflik dalam tubuh PSSI, yang ada hanya kesewenangan dan arogansi Menpora yang membuat situasi sekarang menjadi kian pelik.

“Anggota tumbuh dewasa dan matang karena konflik organisasi 2011-2013, jadi mereka tak akan termakan ancaman sanksi Menpora. Tak terintimidasi dengan kesewenangan Menpora yang mengaburkan fakta seolah ada konflik,” terang Budi dalam rilis yang diterima wartawan, Selasa (12/5).

“Kemarin PSSI yang dibekukan, lalu PT Liga mau diganti, sekarang anggota PSSI diancam sanksi kalau tak mau ikut kompetisi. Ini contoh aparatur negara yang arogan, mengatasnamakan negara untuk tujuan dan ambisi pribadinya,” tambahnya.

Budi juga heran dengan perhatian berlebihan yang ditunjukkan Menpora kepada PSSI yang bisa membuat cabang olahraga lain iri. Oleh karena itu, Menpora disarankan sebaiknya juga memberikan perhatian yang sama pada cabang-cabang olahraga lainnya.

Selain itu, Budi mempertanyakan apakah Kemenpora benar-benar bisa mengelola kompetisi lebih baik dari PSSI. Bukan apa-apa, turnamen Piala Menpora yang rutin digelar saja transparansi anggaran dan penggunaan dananya belum diungkapkan.

“Piala Menpora rutin digelar, apa tata kelola Kemenpora untuk kompetisi bisa lebih baik? Apa hasil Piala Menpora selama ini? Anggarannya berapa yang terpakai? Transparansi penggunaan dananya dipublikasikan tidak di website?,” paparnya.
(sumber: sportanews.com)

Baca Selengkapnya → Klub Liga Indonesia Tetap Solid Meski Diancam Kemenpora

Menpora dan BOPI Buat Warga Malang Resah

Ribuan suporter Arema Cronus, yakni Aremania, menggelar demo di gedung DPRD Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (13/4/2015). Mereka mengecam dan menolak keputusan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dan Menpora soal Arema Cronus dan Persebaya yang tidak direkomendasikan untuk berlaga di kompetisi Qatar Nasional Bank League (QNB League) 2015.

Peserta aksi bergerak mulai dari depan Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Dari Stadion, bergerak ke gedung DPRD Kabupaten Malang. Aneka poster kecamatan kepada BOPI dan Menpora yang dibentangkan Aremania.

Sebelum menyampaikan aspirasi secara resmi kepada DPRD Kabupaten Malang, perwakilan Aremania berorasi secara bergantian. Dalam orasinya, salah satu perwakilan Aremania menyampakan penolakannya kepada keputusan BOPI dan Menpora yang melarang Arema Cronus dan Persebaya mengikuti kompetisi QNB League 2015.

"Siapa pun yang menghancurkan dan melarang Arema berkompetisi di QNB League jelas telah menyakiti hati rakyat Malang. Dan siapapun yang menyakiti warga Malang, jelas adalah musuh kita semua. Arema itu milik warga Malang dan bahkan milik seluruh rakyat Indonesia," teriaknya.

Setelah orasi perwakilan dari Aremania langsung menemui anggota DPRD Kabupaten Malang. Di gedung DPRD Kabupaten Malang, perwakilan Aremania ditemui oleh Ketua Fraksi PDIP Budi Kriswiyanto dan beberapa anggota dewan dari PDIP lainnya, serta anggota dewan dari fraksi PKB, Abu Hanif.

Di depan anggota DPRD Kabupaten Malang, Suparno, Perwakilan Aremania dari Karangkates, Kabupaten Malang menyampaikan, pernyataan sikap Aremania.

"Aremania secara tegas menolak keputusan BOPI dan Menpora. Karena, keputusan BOPI dan Menpora sudah jelas juga ditolak oleh FIFA, PSSI dan PT Liga Indonesia," kata Suparno.

Selama ini, lanjutnya, pihak manajemen Arema sudah beritikad baik untuk memperbaiki apa yang menjadi keinginan BOPI dan Menpora.

"Tapi BOPI dan Menpora tetap menolak. Hal itu jelas bentuk pendzaliman bagi Arema dan Aremania," jelasnya.

Dia menegaskan bahwa Arema adalah kebanggaan warga Malang.

"Aremania dan warga Malang, solid mendukung Arema tetap berkompetisi di ISL (QNB League). Aremania juga mendukung langkah PSSI yang akan melakukan gugatan kepada Menpora dan BOPI," tegasnya.

Apabila Menpora tidak segera mencabut keputusannya, lanjutnya, Aremania akan meminta Menpora mundur dari kursi Menpora.

"Kami juga meminta pihak kepolisian harus mendukung pengamanan di setiap pertandingan Arema, baik kandang maupun tandang," harapnya.

Selain itu, pihaknya juga berharap pihak Manajemen Arema Cronus terus melakukan merekonsiliasi dan perbaikan serta menyelesaikan konflik yang ada di manajemen Arema.

"Aremania akan tetap bersatu menolak keputusan BOPI dan Menpora. Aspirasi ini, adalah kesepakatan Aremania se-jagad raya," katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI-P, Budi Kriswiyanto dan seluruh anggota dewan yang hadir menyetujui aspirasi Aremania. Seluruh perwakilan dari DPRD Kabupaten Malang menandatangani aspirasi dari Aremania dan langsung mengirimkannya ke Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melalui fax sesuai permintaan Aremania.

"DPRD Kabupaten Malang secara resmi menyetujui apa yang dituntut Aremania. Kami siap tanda tangan. Karena keputusan BOPI dan Menpora jelas sudah meresahkan warga Malang dan membuat warga Malang merugi dalam hal ekonomi. Karena dengan dilarangnya Arema berkompetisi, banyak usaha warga Malang yang merugi," katanya.

(kompas.com)

Baca Selengkapnya → Menpora dan BOPI Buat Warga Malang Resah

BOPI Seharusnya Mengobati, Bukan Mengamputasi

Anggota Komisi X DPR RI, Moreno Soeprapto, menyarankan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) menjadi pendamping bagi klub-klub Indonesia Super League (ISL), bukan malah jadi ‘hakim’ yang merongrong dunia pesepakbolaan nasional.

"Sarannya itu (BOPI) lebih kepada pendamping dan tujuannya mulia supaya liga ini lebih baik," ujar Moreno, Minggu 15 Maret 2015.

Salah satu cara untuk mendampingi, adalah mengajarkan kepada klub bagaimana cara penyusunan laporan pajak pemain. "Tentang isu mengenai pajak, kirimlah (orang BOPI), ajarkan setiap klub itu bagaimana menyusun pajak," tegasnya.

Begitu juga dengan persoalan lain yang dipermasalahkan BOPI. Jangan sampai klub dihakimi tanpa diberi solusi dan diajarkan cara mengatasi persoalan.

Ia berharap, BOPI tidak campur tangan jauh melebihi kewenangannya. Apalagi jika ISL sampai terhenti. "Kepentingan nasionalnya jangan sampai liga kita terobok-obok. Jangan sampai liga kita terganggu," jelasnya.

Jika liga diundur lagi, bahkan sampai dihentikan, ia khawatir FIFA akan memberi sanksi bagi Indonesia. "Kalau itu terjadi yang rugi banyak, pemain, klub, masyarakat," tutur mantan pembalap tersebut.

Ia pun berharap tak ada konflik kepentingan apalagi politik dalam kekisruhan pesepakbolaan Indonesia. "Urusan politik atau konflik jangan sampai dampaknya ke liga. Sportif-lah, jangan sampai liga itu terhenti," tandas Moreno.

(sumber: Okezone.com)

Baca Selengkapnya → BOPI Seharusnya Mengobati, Bukan Mengamputasi

Anggota BOPI untuk ISL Pernah Palsukan Dokumen

Tim verifikasi BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia) dipercaya untuk “menguliti” klub-klub Indonesia Super League sebelum bisa tampil di kompetisi tahun ini. Ironisnya, mereka yang dipercaya menjadi anggota tim verifikasi BOPI adalah wajah-wajah yang sesungguhnya tak asing dalam persepakbolaan Indonesia dan pernah punya catatan buruk.

Sejumlah nama di tim verifkasi BOPI pernah masuk dalam struktur kepengurusan PSSI ketika Djohar Arifin Husin baru ditunjuk sebagai Ketua Umum PSSI pada 2011. Selain itu, terdapat juga staf PT Liga Prima Indonesia Sportindo, operator Indonesia Primer League (IPL), yang masuk dalam tim verifikasi BOPI.

Salah satu anggota Tim verifikasi BOPI adalah Llano Mahardika, yang sebelumnya menjabat sebagai staf departemen kompetisi PT LPIS, operator untuk Liga Prima Indonesia atau LPI. Llano punya catatan buruk. Dirinya pernah terlibat kasus pemalsuan dokumen transfer untuk Titus Bonai ke klub Thailand, BEC Tero Sasana.

PT LPIS mengganjar Llano dengan hukuman yang tergolong ringan, yakni skorsing selama tiga bulan. Kala itu, PT LPIS punya alasan tersendiri menghukum ringan mantan CEO Persebaya 1927 tersebut.

Kompetisi LPI sendiri akhirnya harus bubar jalan setelah sejumlah masalah yang menimpa, termasuk tunggakan gaji pemain, jadwal pertandingan yang berantakan, dan tak adanya dana untuk melanjutkan kompetisi.

Selain itu, LPI juga masih meninggalkan sejumlah masalah, termasuk masalah isu suap, dan pemain asing yang meninggal karena tak punya biaya pengobatan akibat gajinya yang tak dibayar.

Pada sisi lain, nama Fachri Sinaga pernah terdaftar sebagai Direktur Marketing PSSI pada 2012-2013. Setelah Kongres Luar Biasa PSSI pada 17 Maret 2013 di mana kepengurusan berganti, Fachri terdepak dari PSSI dan namanya tiba-tiba muncul sebagai anggota tim verifikasi BOPI untuk ISL.

Pada akhirnya, tidak mengherankan bila muncul suara-suara miring menyoal independensi BOPI dalam melakukan verifikasi kelengkapan administratif dan profesional klub-klub peserta ISL 2015. Harus terus ditunggu ke mana bola liar kini mengarah agar kompetisi di Tanah Air tidak keluar dari relnya.
(sumber: liputan6.com)

Baca Selengkapnya → Anggota BOPI untuk ISL Pernah Palsukan Dokumen