PSSI Sanggupi Syarat Menpora soal Pembekuan

Perseturuan yang melibatkan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) perlahan mulai terurai. Memasuki awal tahun 2016, dua lembaga itu sepakat membenahi sepak bola nasional.

Titik terang masa depan sepakbola nasional yang tengah dalam pembekuan FIFA mulai terlihat setelah Menteri Pemuda dan Olah raga (Menpora) Imam Nahrawi bermaksud memberikan garansi terkait pencabutan SK Pembekuan PSSI. Sanksi administrasi yang dikeluarkan pemerintah pada Agustus 2015 itu membuat kompetisi sepak bola dalam negeri mati suri.

Imam sebelumnya mengatakan bahwa ia bersedia mencabut sanksi tersebut apabila PSSI melakukan transparansi soal kontrak pemain. Pemerintah juga mendesak PSSI agar tidak ada lagi gaji pemain yang telat dibayar klub. Jika dua persyaratan tersebut diterima PSSI, Imam berjanji mencabut SK Pembekuan.

"Federasi (PSSI) harus mau bertindak tegas kepada klub, jadi tidak ada masalah atau keluhan lagi dari para pemain," kata Imam kepada wartawan.

Dalam laman resmi PSSI, Ketua Umum La Nyalla Mattalitti setuju memenuhi tuntutan pemerintah. Menurut La Nyalla, tuntutan apapun akan selalu dijalankan PSSI selama tidak keluar dari koridor statuta FIFA.

"Saya sangat setuju dengan persyaratan tersebut. Saya ini sedang istiqomah menegakkan statuta dan aturan yang jelas," ujar La Nyalla di situs resmi PSSI.

"Tidak ada yang lain. Bagi saya selama itu tidak melanggar statuta PSSI, kami siap dengan tegas melakukan itu. Saya selalu siap jika itu benar," lanjutnya.

Kesamaan visi dua pimpinan lembaga itu diharapkan menjadi titik terang nasib sepakbola nasional. Keharmonisan Pemerintah dan PSSI sangat dibutuhkan untuk kembali membawa Indonesia ke panggung sepakbola dunia. Apa pasal? selama sepak bola mati suri, selama itu pula peringkat Indonesia melorot di mata dunia.

Dengan matinya kompetisi di dalam negeri, tidak terhitung berapa banyak jumlah pemain, pelatih dan offisial klub yang kehilangan mata pencarian. Lebih jauh, tanpa adanya eksistensi tim nasional, bukan tidak mungkin sepakbola hanya memoles unsur kedaerahan, bukan lagi unsur kebangsaan.
(sindo)

Baca Selengkapnya → PSSI Sanggupi Syarat Menpora soal Pembekuan

Tolak Komite Ad-hoc, Pemerintah Tak Serius Urus Bola

Pembentukan Tim Kecil oleh Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Imam Nahrawi diyakini tak bisa menyelamatkan Indonesia dari sanksi FIFA. Pandangan itu disampaikan mantan Anggota Komite Etik FIFA, Dali Tahir.

Menurutnya, pembentukan tim kecil yang dihuni Makarim Wibisono, Dede Sulaiman, Joko Susilo, Gatot Dewa Broto dan Rita Subowo bukan langkah tepat mengingat FIFA sudah bersedia menjembatani PSSI dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olah raga, dalam wadah Komite Ad-hoc. (Baca juga : FIFA Sahkan Komite Ad-hoc Reformasi PSSI)

"Pengesahan Komite Ad Hoc PSSI secara otomatis mementahkan tugas dan fungsi Tim Kecil bentukan Menpora Imam Nahrawi yang disebutkan akan melakukan lobi terkait sanksi FIFA. Nasib sepakbola Indonesia hanya bisa diselamatkan jika pemerintah bergabung dalam Tim Ad hoc PSSI," kata Tahir, Jumat (4/12/2015).

Wacana pembentukan komite tersebut sudah digagas delegasi FIFA dan AFC saat berkunjung ke Indonesia pada awal November lalu. Komite tersebut beranggotakan perwakilan PSSI, independen, wasit, pemain, media, asosiasi dan Pemerintah.

Pembentukan Tim Ad-hoc PSSI sendiri sudah dilakukan tapi hanya pihak pemerintah yang belum mengirimkan perwakilannya.

"Kalau pemerintah tetap menolak bergabung dengan Tim Adhoc-PSSI berarti dalam Kongres Tahunan FIFA itu akan diputuskan sanksi Indonesia berlanjut. Ini berbahaya karena kita hanya bisa lepas dari sanksi saat Kongres Tahunan FIFA 2017," tegasnya.
(sindo)

Baca Selengkapnya → Tolak Komite Ad-hoc, Pemerintah Tak Serius Urus Bola

Persebaya Tidak Terima Undangan Piala Gubernur Kaltim

Meski namanya tercantum dalam 12 peserta turnamen Piala Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), manajemen Persebaya Surabaya ternyata belum mengantongi undangan dari pihak panitia penyelenggara.

Direktur Utama Persebaya, Cholid Goromah mengaku bahwa sampai dengan saat ini belum ada undangan yang masuk ke meja manajemen. Meski demikian, Cholid menyambut baik jika Mat Halil dan kawan-kawan benar-benar diundang dalam Piala Gubernur Kaltim.

"Kami belum dapat undangan. Tapi kami berharap bisa mengikuti turnamen itu agar kemampuan pemain kian matang," ucap Cholid. Cholid mengklaim bahwa timnya siap turun. Apalagi mereka juga aktif menggelar uji coba. Seperti lawan Persekap Pasuruan, Persatu Tuban, Persewangi Banyuwangi dan Indonesia All-Star.

Sejumlah kabar menyatakan bahwa turnamen Piala Gubernur Kaltim akan diikuti 12 tim, yakni Arema Malang, Pusamania Borneo FC (PBFC), Mitra Kukar, Persiba Balikpapan, Bali United, Persija Jakarta, Persib Bandung, Persipura Jayapura, Sriwijaya FC, PSM Makasar, tim PON Kaltim dan Persebaya.(faw/dub)

Baca Selengkapnya → Persebaya Tidak Terima Undangan Piala Gubernur Kaltim

Menpora Siap Cabut Pembekuan PSSI, Asal...

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi bersedia mempertimbangkan untuk mencabut sanksi pembekuan terhadap PSSI pimpinan La Nyalla Mattalitti. Namun, Menpora punya syarat apabila federasi sepakbola Indonesia itu ingin beraktivitas secara resmi kembali. Apa saja syarat yang diajukan oleh Imam Nahrawi tersebut?

“Apabila sanksi (pembekuan PSSI) dicabut, kontrak pemain harus terbuka,” tandas Imam Nahrawi di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Jakarta beberapa waktu lalu.

“Federasi (PSSI) harus mau bertindak tegas kepada klub, jadi tidak ada masalah atau keluhan lagi dari para pemain,” lanjutnya.

Imam Nahrawi tidak ingin hal-hal negatif terkait persepakbolaan nasional yang pernah terjadi akan terulang jika PSSI pimpinan La Nyalla Mattalitti diaktifkan kembali. Menpora bertekad mewujudkan reformasi sepakbola Indonesia.

“Berandai-andai apabila terjadi masalah yang sama seperti sebelumnya, berarti reformasi ini gagal. Kita seakan-akan hanya tambal sulam soal permasalahan sepakbola,” kata Imam Nahrawi.

Seperti diketahui, Menpora telah menjatuhkan sanksi pembekuan terhadap PSSI kepengurusan La Nyalla Mattalitti yang merupakan hasil dari Kongres Luar Biasa pada April 2015 lalu. Dengan demikian, seluruh kegiatan PSSI tidak akan diakui oleh pemerintah.

Meskipun PSSI telah dua kali memenangkan gugatan terhadap Menpora, yakni di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), namun Kemenpora tetap bersikeras tidak mau mencabut sanksi pembekuan tersebut.

Baca Selengkapnya → Menpora Siap Cabut Pembekuan PSSI, Asal...

Rapor Merah Imam Nahrawi dan Nasib PSSI.

Jika Imam Nahrawi tidak termasuk dalam jajaran menteri yang terkena reshuffle, itu tentu karena dia sukses dalam 'mengamankan' kebijakan Joko Widodo, sejatinya terkait dengan urusan sepakbola.

Pendapat dari sebagian besar masyarakat tersebut tidak sepenuhnya keliru. Urusan sepakbola sudah menyita konsentrasi Imam Nahrawi sebagai menpora. Padahal, bukan hanya sepakbola yang harus dipikirkan oleh menpora.

Mungkin karena itu pula rapor kemenpora lebih banyak warna merahnya dalam penilaian tahunan untuk kementerian dan lembaga-lembaga negara. Kinerja kemenpora jauh dari memuaskan.

Dalam rapor terkait kinerja kementerian dan lembaga negara untuk 2015 ini kementerian pemuda dan olahraga (kemenpora) hanya memperoleh nilai 53,54, dan menduduki peringkat kedua terburuk untuk kementerian, setelah kejaksaan agung, yang nilainya hanya 50,02.

Penilaian ini bukan main-main, sebab dilakukan langsung oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), yang secara resmi diumumkan pertengahan bulan ini.

Dari total 86 kementerian dan lembaga negara yang ada saat ini, kemenpora bertengger di urutan ke-83, sedangkan kejaksaan agung di posisi buncit.

Oleh karena itu wajar kalau Imam Nahrawi termasuk menteri yang disebut-sebut harus diganti pada reshuffle jilid 2 yang akan diberlakukan Presiden Joko Widodo awal tahun 2016.

Merujuk pada buruknya kinerja kemenpora, pergantian Imam Nahrawi mestinya tidak sulit untuk dilakukan oleh presiden.

Namun, seperti disampaikan di awal tulisan ini, Presiden Joko Widodo tampaknya harus mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan untuk mengganti menpora.

Ini mungkin karena presiden sendiri ikut memberi pengaruh dari kegaduhan yang dibuat oleh menpora, khususnya terkait sanksi administratif terhadap PSSI.

Apakah karena presiden memang demikian 'concern' pada prestasi tim nasional, sehingga tidak maksimalnya pencapaian penampilan timnas belakangan ini membuat ia harus memberlakukan kebijakan tidak populer dengan membekukan organisasi sepakbola nasional itu melalui sanksi administratif dari kemenpora tersebut, sejak 17 April 2015 lalu?

Jawaban lainnya adalah, karena presiden harus mengakomodir keinginan dari kelompok pendukungnya saat Pilpres lalu, yang meminta agar dilakukan pergantian kepemimpinan di PSSI. Tetapi, itu tidak dapat dilakukan oleh presiden karena kepemimpinan La Nyalla Mahmud Mattalitti sangat 'legitimate'.

Dari kondisi seperti itulah, sepakbola Indonesia jadi merana. Bagaimana nasib PSSI kedepannya?

Pertanyaan yang masih sulit ditemukan jawabannya hingga jam-jam terakhir menjelang pergantian tahun.

Tahun 2015 ditutup dengan keprihatinan mendalam terhadap masa depan PSSI. Kendati demikian, tahun 2016 tetap harus disambut dengan menumbuhkan harapan bahwa segalanya akan lebih baik.

Tetap juga dengan memperkuat keyakinan, bahwa kebenaran bisa disalahkan, tetapi tidak bisa dikalahkan!

* TUBAGUS ADHI, pemerhati sepakbola nasional.

Baca Selengkapnya → Rapor Merah Imam Nahrawi dan Nasib PSSI.

Lawan Mitra Kukar, Ujian Lini Belakang Arema Indonesia

Selama pagelaran turnamen Piala Jenderal Sudirman 2015, Arema Indonesia merupakan salah satu tim yang memiliki lini pertahanan terbaik. Hal ini terbukti gawang I Kadek Wardana hanya kebobolan enam gol di babak penyisihan dan babak delapan besar.

Dilansir dari radarmalang.co.id, jumlah kebobolan Arema Indonesia sebenarnya sama dengan Semen Padang dan Mitra Kukar. Tapi, Arema lebih baik karena mencatatkan tiga kali clean sheet. Lebih baik ketimbang Semen Padang dengan dua clean sheet, dan Mitra Kukar yang hanya sekali clean sheet.

Berdasarkan data statistik tersebut, Arema mesti bekerja lebih keras lagi untuk bisa menjadi juara Piala Jenderal Sudirman.

Pelatih Arema Malang, Joko ‘Gethuk’ Susilo menyadari hal itu. Dia percaya, para pemainnya bisa menjaga stabilitas permainan yang sudah berjalan bagus selama babak penyisihan dan babak delapan besar.

“Bisa dilihat, di babak penyisihan dan delapan besar, semua kami akhiri dengan kemenangan,” kata dia.

Arema bisa disebut beruntung karena memiliki barisan pemain belakang yang bagus. Mulai dari Purwaka Yudhi, Kiko Insa, hingga Hasyim Kipuw. Tapi, meredam permainan tim lawan tidak hanya menjadi tugas pemain di lini belakang. Tapi juga pemain di lini serang.

Karena itu, keseimbangan permainan menjadi kunci sukses tidaknya sebuah tim dalam pertandingan. ”Tentu ada taktik dan strategi yang harus dilakukan. Bertahan atau menyerang terlebih dahulu harus kami perhitungkan semua,” kata Gethuk.

Arema Indonesia juga berharap performa kipernya tetap terjaga di babak semifinal. I Made Wardana yang selalu tampil di babak penyisihan dan delapan besar punya kans lebih besar untuk menjadi starter di babak semifinal.

Tapi, Kurnia Meiga juga masih punya peluang untuk merebut posisi kiper nomor satu. Pelatih kiper Arema Alan Haviludin berupaya seobyektif mungkin dalam pemilihan kiper starter. ”Dua-duanya mempunyai kans yang sama,” sambung Alan. (rdm/end)

Baca Selengkapnya → Lawan Mitra Kukar, Ujian Lini Belakang Arema Indonesia

Klub Liga Indonesia Tetap Solid Meski Diancam Kemenpora

Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kembali menunjukkan intervensinya kepada PSSI dan anggotanya dengan mengancam klub-klub.

Setelah membekukan PSSI dan akan mencari pengganti operator kompetisi selain PT Liga Indonesia, kini Kemenpora mengancam akan memberi sanksi kepada klub-klub.

Ancaman sanksi itu dinyatakan Menpora Imam Nahrawi bagi klub-klub yang menolak berkompetisi di bawah Kemenpora. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, bila benar disanksi, bagaimana Menpora mengeksekusinya mengingat klub-klub tersebut adalah anggota dari PSSI.

Direktur Members&Development PSSI, Budi Setiawan, menegaskan, anggota-anggota PSSI tidak akan termakan dan terintimidasi dengan ancaman sanksi Menpora.

Budi juga menjelaskan, sesungguhnya tidak ada konflik dalam tubuh PSSI, yang ada hanya kesewenangan dan arogansi Menpora yang membuat situasi sekarang menjadi kian pelik.

“Anggota tumbuh dewasa dan matang karena konflik organisasi 2011-2013, jadi mereka tak akan termakan ancaman sanksi Menpora. Tak terintimidasi dengan kesewenangan Menpora yang mengaburkan fakta seolah ada konflik,” terang Budi dalam rilis yang diterima wartawan, Selasa (12/5).

“Kemarin PSSI yang dibekukan, lalu PT Liga mau diganti, sekarang anggota PSSI diancam sanksi kalau tak mau ikut kompetisi. Ini contoh aparatur negara yang arogan, mengatasnamakan negara untuk tujuan dan ambisi pribadinya,” tambahnya.

Budi juga heran dengan perhatian berlebihan yang ditunjukkan Menpora kepada PSSI yang bisa membuat cabang olahraga lain iri. Oleh karena itu, Menpora disarankan sebaiknya juga memberikan perhatian yang sama pada cabang-cabang olahraga lainnya.

Selain itu, Budi mempertanyakan apakah Kemenpora benar-benar bisa mengelola kompetisi lebih baik dari PSSI. Bukan apa-apa, turnamen Piala Menpora yang rutin digelar saja transparansi anggaran dan penggunaan dananya belum diungkapkan.

“Piala Menpora rutin digelar, apa tata kelola Kemenpora untuk kompetisi bisa lebih baik? Apa hasil Piala Menpora selama ini? Anggarannya berapa yang terpakai? Transparansi penggunaan dananya dipublikasikan tidak di website?,” paparnya.
(sumber: sportanews.com)

Baca Selengkapnya → Klub Liga Indonesia Tetap Solid Meski Diancam Kemenpora

Menpora dan BOPI Buat Warga Malang Resah

Ribuan suporter Arema Cronus, yakni Aremania, menggelar demo di gedung DPRD Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (13/4/2015). Mereka mengecam dan menolak keputusan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dan Menpora soal Arema Cronus dan Persebaya yang tidak direkomendasikan untuk berlaga di kompetisi Qatar Nasional Bank League (QNB League) 2015.

Peserta aksi bergerak mulai dari depan Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Dari Stadion, bergerak ke gedung DPRD Kabupaten Malang. Aneka poster kecamatan kepada BOPI dan Menpora yang dibentangkan Aremania.

Sebelum menyampaikan aspirasi secara resmi kepada DPRD Kabupaten Malang, perwakilan Aremania berorasi secara bergantian. Dalam orasinya, salah satu perwakilan Aremania menyampakan penolakannya kepada keputusan BOPI dan Menpora yang melarang Arema Cronus dan Persebaya mengikuti kompetisi QNB League 2015.

"Siapa pun yang menghancurkan dan melarang Arema berkompetisi di QNB League jelas telah menyakiti hati rakyat Malang. Dan siapapun yang menyakiti warga Malang, jelas adalah musuh kita semua. Arema itu milik warga Malang dan bahkan milik seluruh rakyat Indonesia," teriaknya.

Setelah orasi perwakilan dari Aremania langsung menemui anggota DPRD Kabupaten Malang. Di gedung DPRD Kabupaten Malang, perwakilan Aremania ditemui oleh Ketua Fraksi PDIP Budi Kriswiyanto dan beberapa anggota dewan dari PDIP lainnya, serta anggota dewan dari fraksi PKB, Abu Hanif.

Di depan anggota DPRD Kabupaten Malang, Suparno, Perwakilan Aremania dari Karangkates, Kabupaten Malang menyampaikan, pernyataan sikap Aremania.

"Aremania secara tegas menolak keputusan BOPI dan Menpora. Karena, keputusan BOPI dan Menpora sudah jelas juga ditolak oleh FIFA, PSSI dan PT Liga Indonesia," kata Suparno.

Selama ini, lanjutnya, pihak manajemen Arema sudah beritikad baik untuk memperbaiki apa yang menjadi keinginan BOPI dan Menpora.

"Tapi BOPI dan Menpora tetap menolak. Hal itu jelas bentuk pendzaliman bagi Arema dan Aremania," jelasnya.

Dia menegaskan bahwa Arema adalah kebanggaan warga Malang.

"Aremania dan warga Malang, solid mendukung Arema tetap berkompetisi di ISL (QNB League). Aremania juga mendukung langkah PSSI yang akan melakukan gugatan kepada Menpora dan BOPI," tegasnya.

Apabila Menpora tidak segera mencabut keputusannya, lanjutnya, Aremania akan meminta Menpora mundur dari kursi Menpora.

"Kami juga meminta pihak kepolisian harus mendukung pengamanan di setiap pertandingan Arema, baik kandang maupun tandang," harapnya.

Selain itu, pihaknya juga berharap pihak Manajemen Arema Cronus terus melakukan merekonsiliasi dan perbaikan serta menyelesaikan konflik yang ada di manajemen Arema.

"Aremania akan tetap bersatu menolak keputusan BOPI dan Menpora. Aspirasi ini, adalah kesepakatan Aremania se-jagad raya," katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI-P, Budi Kriswiyanto dan seluruh anggota dewan yang hadir menyetujui aspirasi Aremania. Seluruh perwakilan dari DPRD Kabupaten Malang menandatangani aspirasi dari Aremania dan langsung mengirimkannya ke Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melalui fax sesuai permintaan Aremania.

"DPRD Kabupaten Malang secara resmi menyetujui apa yang dituntut Aremania. Kami siap tanda tangan. Karena keputusan BOPI dan Menpora jelas sudah meresahkan warga Malang dan membuat warga Malang merugi dalam hal ekonomi. Karena dengan dilarangnya Arema berkompetisi, banyak usaha warga Malang yang merugi," katanya.

(kompas.com)

Baca Selengkapnya → Menpora dan BOPI Buat Warga Malang Resah